Menu
网页Usaha Pertambangan adalah sebuah bidang usaha yang complicated dan melibatkan begitu banyak pihak dari hulu sampai hilir. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai macam …
Makanya, ketika UU Minerba disusun, para kontraktor tambang—lokal, BUMN, swasta, asing—berharap UU itu bisa mengatasi masalah tumang tindih KP. Pemerintah pusat sepertinya merespon kemauan tersebut. Salah satu caranya adalah menyerobot kembali sebagian kewenangan pemerintah daerah. Misalnya dalam hal penetapan …
Menindaklanjuti arahan tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko Perekonomian) Nomor 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan yang ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2021.
Memang orang menganggap apabila lahan tersebut sudah diberikan ke departemen pertambangan jika sudah selesai dipergunakan bisa ditanami perkebunan. …
Usaha Pertambangan adalah sebuah bidang usaha yang complicated dan melibatkan begitu banyak pihak dari hulu sampai hilir. Hal ini menyebabkan timbulnya …
Izin-izin tersebut kebanyakan tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini biaa disebabkan adanya kewenangan yang juga tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. "Misalnya, perizinan pertambangan yang terletak di area hutan. Di situ, IUP diterbitkan pemerintah daerah. Namun, izin …
Kepmenko Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 memuat hasil telaah dan peta indikatif tumpang tindih ketidaksesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan (PITTI Ketidaksesuaian) untuk seluruh wilayah Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan, dari 7.501 izin usaha pertambangan ternyata 45 persen di antaranya bermasalah. KPK juga menemukan, terdapat 198 perusahaan batubara yang kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga USD 1,224 miliar. Sedangkan dari sektor mineral, ada kekurangan dalam …
Akibatnya, kegiatan pertambangan terganggu karena aturan terkait pemanfaatan kawasan hutan ada pada Kementrian Kehutanan. Mereka wajib mengurus izin pinjam pakai kawasan. Sementara proses pengajuan perizinan memakan waktu cukup lama dan berbelit - belit.
网页The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader).. If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs.. Alternatively, you can download the PDF file …
网页Produk hukum (pusat dan daerah) yang terkait pertambangan yang tidak sesuai praktek pertambangan yang benar dan bisnis timah yang sehat harus didiskualifikasi. Pengelolaan smelter timah yang telah menciptakan pertambangan timah di bagian hulu tidak terkendali, dan bisnis timah tidak sehat harus dikembalikan kepada DESDM, Distamben Propinsi, …
Dari sekian banyak permasalah dalam usaha pertambangan, ada dua permasalahan utama yang dari waktu ke waktu muncul dan dapat dianggap sebagai …
网页pertambangan, juga menegaskan bahwa WPR tidak boleh tumpang tindih dengan WUP dan Jurnal Sylva Lestari ISSN (print) 2339-0913 Vol. 6 No. 3, September 2018 (81-90) ISSN (online) 2549-5747
网页Hasil penelitian lainnya yakni praktik tumpang tindih ijin usaha pertambangan tersebut berimplikasi langsung terhadap investor asing, sehingga menimbulkan keragu-raguan …
网页TUMPANG TINDIH KEPENTINGAN LAHAN KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN ANTARA PERATURAN DAN PELAKSANAANNYA Erry Sumarjono1 dan Hendro Purnomo2 1)Jurusan Teknik Pertambangan, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional ...
One of such incidents occur between PT Kemakmuran Pertiwi Tambang and PT Wana Kencana Mineral, whereas both companies obtained Mining Business License for the same commodity on the same …
RUU minerba ini perlu menyesuaikan dengan UU No. 23/2014 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan dimana penyerahan kewenangan pengelolaan …
Dari sekian banyak permasalah dalam usaha pertambangan, ada dua permasalahan utama yang dari waktu ke waktu muncul dan dapat dianggap sebagai permasalahan primer dalam usaha pertambangan saat ini yaitu masalah tumpang tindih lahan pertambangan dengan lahan-lahan lainnya serta masalah smelter.
Kawasan yang diperuntukkan untuk pertambangan tersebut tumpang tindih dengan kawasan kawasan karst seluas 1.053,75 hektar berdasarkan data pengajuan Kawasan Bentang Alam Karst Trenggalek, serta ...
penerapan prinsip first come first served dalam penyelesaian tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan October 2019 Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 17(2)
Singgih mengatakan saat ini sebenarnya masalah tumpang tindih di sektor pertambangan jauh berkurang berkat kebijakan Clear and Clean (CnC) dan kebijakan …
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan, dari 7.501 izin usaha pertambangan ternyata 45 persen di antaranya bermasalah. KPK juga menemukan, …
网页penyelesaian masalah tumpang tindih (overlapping) perijinan pertambangan dan hak guna usaha pt. MAHAKAM SUMBER JAYA DENGAN MASYARAKAT DI TENGGARONG …
Secara khusus, studi ini akan mengkaji permasalahan yang terkait di antara keduanya, sehubungan dengan adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU No.41/1999) tentang Kehutanan, yang …
PERMASALAHAN SEKTOR KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN Masalah yang paling sering dibicarakan pada sektor kehutanan adalah gejala deforestasi, yakni luas hutan makin sempit …
Masalah tumpang tindih di sektor pertambangan jauh berkurang berkat kebijakan Clear and Clean (CnC) dan kebijakan Satu Peta (KSP). Persoalan kasus tumpang tindih di sektor pertambangan akan mengganggu investasi. Ketua Umum Indonesian Mining Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan pemerintah harus cepat dan tegas …
Tumpang tindih (overlapping) wilayah Kuasa Pertambangan (KP) merupakan masalah klasik. Persoalan ini marak ketika pemerintah mulai menerapkan kebjakan otonomi daerah di tahun 1999. Maksudnya sih baik, yakni untuk mengembangkan dan memberi pendapatan lebih kepada daerah. Tapi yang terjadi malah kebablasan.
网页MAHAKAM SUMBER JAYA DENGAN MASYARAKAT DI TENGGARONG SEBERANG. Purpose Presidential Decree No. 1 of 2000 on the Implementation Task Synchronization …
Dalam hal ini terkait mana yang diprioritaskan, apakah kita memprioritaskan upaya yang ada di dalam perut buminya, ataupun aktivitas perkebunannya. Tapi dalam hal ini tentunya tidak bisa kita intervensi, karena itu berkaitan dengan urusan bisnis yang dilaksanakan oleh berbeda perusahaan dan berbeda jenis produknya satu kebun dan …
